Regulasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik

03.31 Info Publik, Kesekretariatan, Regulasi Kecamatan 2 Comments

Regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik

Regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik yang beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan oleh pemerhati kebijakan publik, sesungguhnya merupakan bagian dari konsep "Pelayanan Publik" yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Bila kita sedikit memperhatikan berbagai regulasi atau peraturan perundangan menyangkut pelaksanaan kegiatan pemerintahan wabil khusus mengenai bab tentang pelayanan publik, maka kita akan memaklumi bahwa dalam konsep pelayan publik yang dilakukan oleh institusi pemerintah/badan publik secara jelas telah ditekankan untuk memberikan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilakukan. Prinsip transparansi pelayanan publik oleh badan publik sebenarnya bukan hal yang baru dalam konsep kebijakan publik.

Namun dipandang perlu oleh banyak kalangan, bahwa pelaksanaan transparansi informasi publik yang dilakukan harus diatur sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi stagnasi dan inkonsistensi dari badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik yang dilakukan. Keinginan adanya informasi publik yang dapat disampaikan dan tersedia secara kontinyu, cepat, efisien dan efektif juga menjadi alasan kemudahan informasi publik dapat sampai atau diperoleh oleh masyarakat luas pada setiap saat informasi tersebut diperlukan. Dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka pada tahun 2008 yang lalu, telah ditetapkan kebijakan regulasi menyangkut Keterbukaan Informasi Publik berupa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang "Keterbukaan Informasi Publik" (KIP). Apa dan bagaimana UU KIP ini sesungguhnya?. Artikel berikut coba sedikit mengulas tentang regulasi ini, yang diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangsih pemikiran dan pemahaman terhadap hakekat dan substansi dari Keterbukaan Informasi Publik yang sekarang banyak menjadi perhatian masyarakat.

Deskripsi Tentang Informasi Publik

Bagi Rakyat, adalah UU yang memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif  mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Bagi Badan Publik, adalah UU yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon).

Prinsip Pengaturan Informasi Publik

Berikut adalah prinsip prinsip pengaturan Informasi Publik  :

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang,kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada :

• Pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi DIBUKA  dan 
• Setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan MENUTUP informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar daripada membukanya dan sebaliknya.

Manfaat (Tujuan) Undang-undang KIP

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibuat dengan tujuan :

·    Ada jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu keputusan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak;

·     Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

·       Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel;

·         Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

·   Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Badan Publik

Seperti yang dicantumkan dalam UU No. 14 tahun 2008 Pasal 1, Badan publik adalah:

1. Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dimana sebagian/seluruh dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau
2. Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian/seluruh dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Jenis Informasi Yang Dibuka

Jenis-jenis informasi yang dibuka adalah :

1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara Serta Merta
3. Informasi Publik yang wajib Tersedia Setiap Saat 

Jenis Informasi Yang Dikecualikan

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17, informasi yang tertutup adalah informasi yang bila dibuka dapat :

a.    Menghambat proses penegakan hukum

b.    Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat

c.    Membahayakan pertahanan dan keamanan negara

d.    Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

e.    Merugikan kepentingan hubungan luar negeri

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

 -------------------------------

Post by rulianto-2012

Daftar Bacaan :

1. UU RI No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (Yayasan SET-USAID)
3. Berbagai Sumber.