Jakarta, Kritik Terhadap Pengelolaan Anggaran Infrastruktur – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta pemerintah tak menggenjot anggaran pembangunan infrastruktur secara terus-menerus. Menurut Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng, meski anggaran infrastruktur terus digenjot, hasilnya tak kunjung terlihat.
“Dalam empat tahun terakhir, pemerintah terus menggenjot bujet pembangunan infrastruktur. Namun kenaikan anggaran infrastruktur itu berbanding terbalik dengan kualitas pembangunan infrastruktur itu sendiri,” ujar Endi kemarin.
Ia menduga masalah dalam realisasi anggaran infrastruktur berkaitan dengan tata kelola yang masih buruk. Hal ini terlihat dari praktek korupsi dan penyerapan anggaran yang tidak maksimal.
Praktek korupsi terlihat dari seringnya pejabat daerah mengakali sistem tender proyek. Meski sistem lelang dilakukan secara elektronik, pejabat daerah masih bisa mengakali. “Misalnya, untuk pembangunan jalan, pejabat daerah dan pemenang tender bisa bekerja sama mengurangi panjang jalan yang harus dibangun,” ucap Endi.
Bank Dunia juga pernah mengkritik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dianggap menghabiskan lebih banyak anggaran infrastruktur. Ekonom Senior dari Bank Dunia Jakarta, Daan Pattinasarany menilai anggaran dihabiskan untuk membangun jalan baru ketimbang memperbaiki dan merawat kualitas jalan.
Hasil studi Bank Dunia menyebutkan, penurunan kualitas jalan ini membuat waktu perjalanan yang dihabiskan masyarakat lebih lama. Di Indonesia, untuk menempuh 100 kilometer, rata-rata dibutuhkan waktu 2,7 jam, tertinggal dibanding Cina dan Thailand yang membutuhkan waktu rata-rata 1,2 jam dan 1,3 jam untuk menempuh jarak yang sama.
-------------------------------------------------
Kritik Terhadap Pengelolaan Anggaran Infrastruktur
Source :
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
- Koran TEMPO – Selasa, 26 September 2012 – Hlm. B5,
repost by ruli@nto-2012
Postingan
