Jakarta, Kritik Terhadap Pengelolaan Anggaran Infrastruktur – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta pemerintah tak menggenjot anggaran pembangunan infrastruktur secara terus-menerus. Menurut Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng, meski anggaran infrastruktur terus digenjot, hasilnya tak kunjung terlihat.
“Dalam empat tahun terakhir, pemerintah terus menggenjot bujet pembangunan infrastruktur. Namun kenaikan anggaran infrastruktur itu berbanding terbalik dengan kualitas pembangunan infrastruktur itu sendiri,” ujar Endi kemarin.
Ia menduga masalah dalam realisasi anggaran infrastruktur berkaitan dengan tata kelola yang masih buruk. Hal ini terlihat dari praktek korupsi dan penyerapan anggaran yang tidak maksimal.
Praktek korupsi terlihat dari seringnya pejabat daerah mengakali sistem tender proyek. Meski sistem lelang dilakukan secara elektronik, pejabat daerah masih bisa mengakali. “Misalnya, untuk pembangunan jalan, pejabat daerah dan pemenang tender bisa bekerja sama mengurangi panjang jalan yang harus dibangun,” ucap Endi.
Bank Dunia juga pernah mengkritik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dianggap menghabiskan lebih banyak anggaran infrastruktur. Ekonom Senior dari Bank Dunia Jakarta, Daan Pattinasarany menilai anggaran dihabiskan untuk membangun jalan baru ketimbang memperbaiki dan merawat kualitas jalan.
Hasil studi Bank Dunia menyebutkan, penurunan kualitas jalan ini membuat waktu perjalanan yang dihabiskan masyarakat lebih lama. Di Indonesia, untuk menempuh 100 kilometer, rata-rata dibutuhkan waktu 2,7 jam, tertinggal dibanding Cina dan Thailand yang membutuhkan waktu rata-rata 1,2 jam dan 1,3 jam untuk menempuh jarak yang sama.
-------------------------------------------------
Kritik Terhadap Pengelolaan Anggaran Infrastruktur
Source :
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
- Koran TEMPO – Selasa, 26 September 2012 – Hlm. B5,
repost by ruli@nto-2012
Pembangunan
- Musrenbang Kecamatan Neglasari Tahun 2013
- Drainase Berwawasan Lingkungan
- Drainase
- Garis Sempadan Bangunan (GSB), KDB, KLB Dan Ketinggian Bangunan (TB)
- Kegiatan Pembangunan Fisik Konstruksi Di Wilayah Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun Anggaran 2012
- Tahun 2012 Pemkot Tangerang Alokasikan Rp. 184 Miliar Untuk Pembangunan Dan Perbaikan Jalan
- Pembangunan 4 GOR Mini Dan 1 Stadion Mini Di Kota Tangerang Akan Segera Rampung
- Kota Tangerang Akan Bangun TPST Di Masing-Masing Kelurahan
- Pemkot Tangerang Berencana Membangun Green Belt TPA. Rawa Kucing
- Sulap TPA. Rawa Kucing Jadi Tempat Wisata
Kajian Publik
- Pengertian, Definisi Dan Arti Kecamatan
- Konsep Teoritis Pelayanan Publik
- Isu Pokok Dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASR)
- Revitalisasi Lembaga Kecamatan
- Desentralisasi Neoliberal
- Desain Tunggal Desentralisasi bukan Kebhinekaan Indonesia
- Desentralisasi dan Dekonsentrasi
- Sejarah Perubahan Administrasi Negara Ke Administrasi Publik
- Administrasi Publik
- Pelayanan Publik Sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
- Pelayanan Publik Dalam Konsep Good Governance
- Pengertian Pelayanan Publik
- PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG
- Azas-azas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Pengertian Otonomi Daerah
- Pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Postingan
